Posted by: andokokeuangan | December 21, 2011

Pihak-pihak yang terkait dalam sebuah Perencanaan Waris

Selain seorang Managing Director One Consulting, firma keuangan yang kami bangun, saya adalah seorang bapak dari 2 anak dan suami dari seorang istri yang berpotensi untuk mewarisi apa yang saya miliki kepada ahli waris saya jika saya wafat nanti.

Setelah berjumpa dengan beberapa klien kami saya menemukan beberapa kasus yang complicated terkait dengan perencanaan keuangan waris.

Berangkat dari kondisi yang telah saya sebutkan, saya menyatakan bahwa perencanaan keuangan waris adalah hal penting dan wajib dilakukan setiap kepala keluarga dimanapun mereka berada.

Untuk lebih jelasnya marilah kita tinjau arti dari estate planning itu sendiri :

“Estate planning is the process of anticipating and arranging for the disposal of an estate. “. – financial terms.

Pada dasarnya, perencanaan keuangan waris, atau biasa disebut estate planning dibuat untuk menghindari ketidakpastian baik dalam hal administrasi maupun hukum dan memaksimalisasi nilai warisan dengan jalan meminimalisir pajak dan biaya lain lain.

Dalam perencanaan keuangan waris ini, ada beberapa hal yang akan menunjang berhasil atau tidaknya proses pengalihan waris tersebut, yakni :

1.Hukum Waris

Hukum ini yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni:
A.Hukum Waris Adat,
B.Hukum Waris Islam dan
C.Hukum Waris Perdata.

Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut.

Dalam Hukum Waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.

Sumber utama dalam Hukum Waris Islam adalah Al Quran surat An-Nisa’ ayat 11-12,

2.ahli waris,

Di dalam Hukum Waris Islam dijelaskan lebih lanjut tentang BAHAR DAN LITRA.

Bahar katam adalah anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, yaitu :

Laki-laki :

Anak laki-laki
Cucu laki-laki dari anak laki-laki
Ayah
Kakek / ayahnya ayah
Saudara kandung
Anak laki-laki dari saudara laki-laki
Suami
Paman
Anak dari paman laki-laki
Laki-laki yang memerdekakan budak

Perempuan :

Anak perempuan
Cucu perempuan dari anak laki-laki
Ibu
Nenek
Saudari kandung
Istri
Wanita yang memerdekakan budak

Derajat Ahli Waris

Antara ahli waris yang satu dan lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat dan urutan.

Berikut ini akan disebutkan berdasarkan urutan dan derajatnya:

Ashhabul furudh. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan.

Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’.

Ashabat nasabiyah. Setelah ashhabul furudh, barulah ashabat nasabiyah menerima bagian.
Ashabat nasabiyah yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan.

Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.

Penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagian (kecuali suami istri).

Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada ashhabul furudh masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada.

Sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.

Mewariskan kepada kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini ialah kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim –tidak termasuk ashhabul furudh juga ‘ashabah.

Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan.

Maka, bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai ashhabul furudh, tidak pula ‘ashabah, para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.

Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashhabul furudh dan ‘ashabah, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri.

Misalnya, seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya.

Dengan demikian, istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal.

Ashabah karena sebab. Yang dimaksud para ‘ashabah karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun perempuan).

Misalnya, seorang bekas budak meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya termasuk salah satu ahli warisnya, dan sebagai ‘ashabah. Tetapi pada masa kini sudah tidak ada lagi.

Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud di sini ialah orang lain, artinya bukan salah seorang dan ahli waris.

Misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai sepuluh anak. Sebelum meninggal ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seseorang yang bukan termasuk salah satu ahli warisnya.

Baitulmal (kas negara).
Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat –seperti yang saya jelaskan– maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal untuk kemaslahatan umum.

3.surat wasiat,

Di dalam Surat wasiat penulisnya selaku pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurusi hartanya apabila pewasiat meninggal dunia.

Wasiat juga dapat menentukan amanat wasiat yang hanya berlaku setelah kematian pewasiat.

Siapapun yang sudah mencapai dewasa dan berakal sehat dapat merancang wasiat sendiri tanpa bantuan pengacara, ditambah lagi dengan syarat-syarat lain menurut bidang kuasa, seperti berikut:

Pewasiat mesti membuktikan dirinya selaku penulis wasiat dengan jelas, dan wujudnya surat wasiat; beginilah “penerbitan” wasiat yang dilengkapi dengan perkataan “wasiat” di lembaran depan surat.

Pewasiat mesti menyatakan dirinya mencabut semua wasiat dan kodisil sebelumnya.

Jika tidak, wasiat terbaru hanya mencabut butiran-butiran dalam wasiat dan kodisil sebelumnya yang tidak bersesuaian dengannya.

Namun, jika wasiat terbaru benar-benar tidak sejalan dengan wasiat sebelunya, maka wasiat lama itulah yang dicabut sepenuhnya atas sebab implikasi.

Pewasiat mesti menunjukkan dirinya berupaya melepaskan hartanya dengan bebas dan rela hatinya.

Pewasiat mesti menandatangani dan membubuhkan tanggal pada wasiat, biasanya jika dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi yang tak berkepentingan (bukan waris).

Boleh dijemput lagi saksi “cadangan” bila timbul persoalan perselisihan antara pihak-pihak berkepentingan.

Tanda tangan pewaris mesti berada di akhir surat wasiat.

Jika tidak, teks apapun yang berada setelah tanda tangan itu akan diabaikan, ataupun seluruh wasiat menjadi tidak sah jika isi setelah tanda tangan itu amat penting dan boleh melawan kehendak pewasiat jika diingkari.

Seorang atau lebih pewaris mesti dinyatakan dengan jelas dalam kandungan.

Setelah pewasiat meninggal dunia, proses probata dapat dimulai di mahkamah untuk menentukan keabsahan wasiat yang ditulis oleh pewasiat, yaitu yang memenuhi keperluan undang-undang, dan melantik pelaksana wasiat.

Biasanya dalam menjalankan probata, sekurang-kurangnya seorang saksi dihadapkan untuk memberi keterangan atau menandatangani afidavit “bukti penyaksian”. Walaupun begitu, di sebagian tempat, undang-undang statut menyediakan keperluan wasiat “pembuktian diri” (mesti dipatuhi ketika melaksanakan wasiat), oleh itu testimoni saksi dapat diabaikan ketika menjalankan probata.

Apabila wasiat dinyatakan tidak sah dalam probata, maka pewarisan dijalankan menurut undang-undang kematian tanpa wasiat seolah-olah wasiat tak pernah ditulis.

Selalunya diberikan batas waktu, biasanya 30 hari, untuk wasiat dikemukakan untuk dijalani probata. Hanya surat wasiat asli yang boleh dikemukakan di kebanyakan tempat, salinan yang paling akurat pun tidak diterima juga.

4.wali amanat,
5.pengacara,
6.pihak keluarga.
7.Pajak,

8.Mediasi

Mediasi memberikan bantuan alternatif sampai pada litigasi sepenuhnya dengan tujuan untuk menangani perbedaan pendapat.
Di dalam mediasi baik anggota keluarga maupun pihak yang berkepentingan bermusyawarah mendiskusikan rencana pembagian waris.

Mengantisipasi adanya potential Because of conflicts terkait dengan keluarga, saudara tiri, dan pernikahan campuran, maka membuat perencanaan waris melalui mediasi memungkinkan kita untuk konfrontasi issue secara fair dan mendesain perencanaan yang akan meminimalisir konflik dan mencapai tujuan finansial.

9.Estate planner

Estate planner atau sang perencana keuangan waris biasanya adalah seorang ahli hukum dan ahli pajak (pengacara atau akuntan pajak).

Sekarang ini sudah banyak estate planners yang telah diakui kredibilitasnya seperti : Trust and Estate Practitioner, Chartered Financial Analyst (CFA) , Certified Financial Planner (CFP) and Chartered Trust and Estate Planner.

Sumber :
Wikipedia
Hukum waris islam
Perencanaan waris
———-


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: